PARAPAT – Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas industri keuangan. Tidak hanya perbankan, industri asuransi juga membutuhkan sistem perlindungan yang kuat agar masyarakat merasa aman ketika mempercayakan masa depan finansialnya melalui produk asuransi.
Komitmen memperkuat kepercayaan tersebut menjadi salah satu fokus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan mandat barunya, khususnya melalui persiapan program penjaminan polis asuransi.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Media Gathering yang diselenggarakan Kantor Perwakilan LPS I bersama insan pers dan jurnalis wilayah Sumatera Utara, Rabu (18/11/2026), di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Kegiatan yang mempertemukan LPS dengan para jurnalis ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang berbagi informasi sekaligus memperkuat sinergi dalam menyampaikan kebijakan dan perkembangan sektor keuangan kepada masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto, saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya peran LPS dalam menyosialisasikan tugas, fungsi, dan kewenangannya kepada masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan sekaligus meningkatkan literasi keuangan, khususnya di berbagai provinsi di Sumatera.
Menurut Jimmy, keberhasilan edukasi keuangan tidak dapat dilakukan LPS sendiri. Dukungan media dan jurnalis menjadi bagian penting dalam menjangkau masyarakat dengan informasi yang benar, berimbang, dan mudah dipahami.
Ia menilai jurnalis memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara lembaga dan masyarakat, terutama dalam menerjemahkan berbagai kebijakan sektor keuangan agar lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
“Dalam menjalankan misi edukasi tersebut, rekan-rekan jurnalis dan media memegang peranan yang sangat vital sebagai perpanjangan tangan LPS untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan jurnalis dan media yang senantiasa aktif dalam membagikan informasi kebijakan LPS terkini kepada masyarakat,” ujar Jimmy.
Dalam kesempatan tersebut, Junior Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Aditya Ery Wibowo, memaparkan materi bertajuk “Peran LPS Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”.

Aditya menjelaskan, penguatan regulasi melalui perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperluas peran dan kewenangan LPS, termasuk dalam mendukung stabilitas sektor asuransi melalui penambahan mandat resolusi perusahaan asuransi.
Kewenangan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem industri asuransi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sebab, perlindungan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan perusahaan asuransi menjalankan bisnisnya, tetapi juga menyangkut kepastian hak pemegang polis ketika perusahaan mengalami kegagalan.
Melalui mandat resolusi perusahaan asuransi, LPS diharapkan dapat mengutamakan keberlanjutan polis sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis.
“Adanya penambahan mandat dalam melakukan resolusi perusahaan asuransi diharapkan dapat mendukung terwujudnya ekosistem asuransi berkelanjutan dan stabilitas sektor asuransi di Indonesia. Selain itu, mandat tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak pemegang polis dengan mengutamakan keberlanjutan polis dalam hal terjadi kegagalan perusahaan asuransi,” jelas Aditya.
Salah satu instrumen penting dalam menjalankan mandat tersebut adalah program penjaminan polis. Kehadiran program ini diharapkan menjadi lapisan perlindungan tambahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat mekanisme penanganan perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan.
Dengan adanya sistem penjaminan yang kredibel, masyarakat diharapkan semakin percaya untuk memanfaatkan produk dan layanan asuransi. Kepercayaan tersebut pada akhirnya dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat serta mendukung pertumbuhan industri asuransi nasional.
Aditya mengungkapkan, sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan program penjaminan polis dan menjadikannya bagian dari sistem perlindungan konsumen di sektor asuransi. Negara-negara tersebut antara lain Malaysia, Korea, Kanada, dan United Kingdom.
Pengalaman berbagai negara itu menunjukkan bahwa program penjaminan polis yang dirancang secara kredibel dapat memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat dan perkembangan industri asuransi.
“Best practices di beberapa negara yang telah melaksanakan program penjaminan polis, antara lain Malaysia, Korea, Kanada, maupun United Kingdom, menunjukkan bahwa adanya program penjaminan polis yang kredibel dapat mendukung momentum pertumbuhan industri melalui peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, implementasi program penjaminan polis membutuhkan persiapan yang matang. Tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga kesiapan operasional dan koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam ekosistem industri asuransi.
Karena itu, LPS terus mempersiapkan berbagai aspek untuk memastikan aktivasi program penjaminan polis dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, perencanaan kesiapan operasional, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Ke depan, LPS akan terus memperkuat berbagai upaya dalam mempersiapkan aktivasi program penjaminan polis, melalui penyempurnaan regulasi, perencanaan kesiapan operasional, serta penguatan sinergi dengan seluruh stakeholders,” tutup Aditya.

Melalui penguatan mandat dan persiapan program penjaminan polis, LPS tidak hanya berupaya memperluas perlindungan masyarakat, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan yang lebih kokoh bagi industri keuangan nasional.
Di sisi lain, Media Gathering di Parapat menjadi pengingat bahwa upaya membangun kepercayaan publik membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Di tengah perkembangan kebijakan dan industri keuangan yang semakin dinamis, media tetap menjadi mitra strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat sehingga semakin memahami hak, kewajiban, serta perlindungan yang tersedia bagi mereka.(*)
