SUPREMASI.id ~ Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, H. Muhammad Soeharto, menuai perdebatan di tengah masyarakat. Kendati demikian, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Sumatera Utara mengajak publik untuk menerima keputusan pemerintah tersebut secara lapang dada.
Sekretaris PW GP Ansor Sumut, Edi Harahap, menyampaikan hal itu usai menghadiri dialog publik bertema “Apresiasi untuk Negeri, Apresiasi Untuk Pahlawan” dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025 yang digelar di Jenics Café and Resto Medan, Senin (17/11/2025).
“PW GP Ansor Sumut mendukung gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak Jenderal Haji Muhammad Soeharto. Maka dari itu, kita harus menerima gelar tersebut, mengingat jasa-jasanya selama memimpin bangsa ini,” ujar Edi.
Ia mencontohkan capaian penting pada masa pemerintahan Soeharto, salah satunya keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1985 yang kemudian memperoleh penghargaan dari FAO.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Gelar tersebut diterima oleh putri sulungnya, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto), sebagai ahli waris, dalam upacara di Istana Negara, Jakarta.
Tutut hadir didampingi sang adik Bambang Trihatmodjo dalam prosesi tersebut yang disaksikan melalui siaran langsung Sekretariat Presiden.
Penganugerahan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025. Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik atas jasa dan peran menonjolnya sejak masa awal kemerdekaan.
Edi Harahap menilai perdebatan yang muncul merupakan bagian dari dinamika sejarah. Namun ia menekankan bahwa bangsa Indonesia perlu menghargai keputusan negara terhadap tokoh yang memiliki peran besar dalam perjalanan nasional.
“Perbedaan pandangan itu wajar, tetapi semangat Hari Pahlawan ini seharusnya memperkuat kita untuk menghargai setiap kontribusi dalam membangun Indonesia,” pungkasnya.(*)