SUPREMASI.id ~ Upaya memperkuat internasionalisasi pendidikan terus dilakukan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Salah satunya melalui audiensi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang berlangsung pada Rabu, 10 Juni 2026.
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMSU, Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., bersama Kepala Bagian Hukum Bisnis Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., Sekretaris Laboratorium Hukum Rajarif Syah Akbar Simatupang, S.H., M.H., serta dosen Fakultas Hukum Rizki Siahaan, S.H., M.H.
Rombongan Fakultas Hukum UMSU disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, didampingi Kasubsi Muhammad Iqbal. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Atikah Rahmi menjelaskan bahwa audiensi dilakukan untuk membangun sinergi sekaligus merencanakan program pembuatan paspor bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.
Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari strategi fakultas dalam mendukung agenda internasionalisasi yang saat ini terus dikembangkan. Dengan memiliki paspor, sivitas akademika diharapkan lebih siap mengikuti berbagai kegiatan akademik dan profesional di tingkat internasional.
“Paspor bukan sekadar dokumen perjalanan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk terlibat lebih aktif dalam berbagai program internasional,” ujar Dr. Atikah.
Ia menjelaskan, kesiapan administrasi tersebut akan membuka peluang yang lebih luas dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa, visiting lecturer, penelitian bersama, seminar internasional, konferensi ilmiah, hingga program magang di luar negeri.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat jejaring kerja sama Fakultas Hukum UMSU dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan institusi mitra di berbagai negara.
Selain membahas program pembuatan paspor, Fakultas Hukum UMSU juga memperkenalkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.
Program RPL memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan memanfaatkan pengakuan atas pengalaman kerja, kompetensi profesional, pelatihan, sertifikasi, maupun berbagai bentuk pembelajaran yang telah diperoleh selama menjalankan tugas kedinasan.
Dr. Atikah menjelaskan bahwa pengalaman dan kompetensi yang dimiliki pegawai dapat dikonversi menjadi capaian pembelajaran akademik, sehingga proses melanjutkan pendidikan menjadi lebih efektif dan fleksibel.
“Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pegawai yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikan tanpa harus meninggalkan tanggung jawab pekerjaan yang selama ini dijalankan,” katanya.
Menanggapi berbagai program yang ditawarkan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap inisiatif Fakultas Hukum UMSU.
Ia menilai rencana pelayanan pembuatan paspor bagi sivitas akademika merupakan langkah yang positif dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berwawasan global.
Menurutnya, semakin banyak dosen dan mahasiswa yang memiliki kesiapan untuk mengikuti kegiatan internasional, semakin besar pula peluang lahirnya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan lintas negara.
Eko Yudis juga menyambut baik Program RPL yang diperkenalkan Fakultas Hukum UMSU. Ia menilai program tersebut dapat menjadi alternatif yang efektif bagi pegawai yang ingin meningkatkan kualifikasi akademik dengan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kedinasan.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun hubungan kelembagaan yang lebih erat antara Fakultas Hukum UMSU dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Melalui kolaborasi tersebut, kedua institusi berharap dapat menghadirkan berbagai program yang tidak hanya mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga memperluas peluang kerja sama yang berdampak bagi dunia pendidikan dan pelayanan publik.
Dengan semangat kolaborasi dan visi yang sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam membuka ruang sinergi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah menuju era pendidikan yang semakin berdaya saing global.(*)